MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) resmi mengajukan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 kepada DPRD Provinsi NTB.
Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB di Mataram, Selasa (14/7). Langkah ini menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. atau yang akrab disapa Umi Dinda, menyampaikan bahwa arah APBD 2027 akan diarahkan pada program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Dengan proyeksi kapasitas fiskal yang semakin kuat, Pemprov NTB menetapkan sejumlah sektor prioritas dalam pembangunan tahun 2027.
Fokus utama tersebut meliputi percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan dan energi, pembangunan sektor pariwisata berkualitas serta berkelanjutan, hingga pengembangan ekosistem industri agromaritim.
Dalam sektor ketahanan pangan dan energi, pemerintah daerah mendorong penguatan infrastruktur strategis, termasuk dukungan terhadap pembangunan dan pemanfaatan Bendungan Meninting sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas pertanian.
Sementara pada sektor pariwisata, NTB terus mengembangkan konsep pariwisata berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sport tourism melalui berbagai ajang internasional seperti Pocari Sweat Run dan MotoGP.
Selain itu, pengembangan industri agromaritim menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi daerah melalui pengelolaan potensi pertanian, kelautan, dan perikanan secara terpadu.
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mengelola anggaran daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Bumi Gora.
Pengajuan KUA-PPAS 2027 ini menjadi langkah awal dalam memastikan kebijakan anggaran NTB ke depan selaras dengan target pembangunan dan kebutuhan masyarakat[]